GCG

Definisi Corporate governance (CG) dari Cadbury Committe of the United Kingdom (1999) yakni: ”seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan"

Definisi diatas menjelaskan bahwa CG adalah sistem yang bisa digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. CG timbul dari kebutuhan usaha akan tatakelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), yang menegakkan prinsip-prinsip transparan, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan berkeadilan

Etika bisnis sendiri merupakan bagian-bagian in-tegral dari nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG). Nilai-nilai GCG itu hanya lima kaidah:

1). Transparansi (Transparency)

2). Akuntabilitas (Accountability)

3). Responsibility (Responsibility)

5). Independensi (Independency)

Corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadobsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hazard, dan melaksanakan fungsi check and balance. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah antara lain: sistem pengendalian intern, manajemen risiko, ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi, sistem akuntansi, mekanisme jaminan kepatuhan syariah, dan audit ekstern.

Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu:
"KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA"

Sumber

http://www.berkahmadani.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3Agcg&catid=28%3Aarticles-microfinance&Itemid=29&lang=en

http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3111&Itemid=507

http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=27

http://www.bpkp.go.id/?idunit=21&idpage=326

http://slowdownthing.blogspot.com/2010/02/good-corporate-governance.html

            The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Pub.L. 107-204, 116 Stat. 745, berlaku 29 Juli 2002), juga dikenal sebagai 'Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Investor Protection Act' (di Senat) dan 'Perusahaan dan Audit Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Act '(di DPR) dan lebih sering disebut Sarbanes-Oxley, Sarbox atau SOX, adalah hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru atau disempurnakan untuk semua perusahaan publik papan AS, manajemen dan perusahaan akuntan public.

Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002) atau kadang disingkat SOx atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansiperusahaan besar yang termasuk di antaranya melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems dan WorldCom. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Akta yang diberi nama berdasarkan dua sponsornya, Senator Paul Sarbanes (D-MD) and Representatif Michael G. Oxley (R-OH), ini disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush.

Perundang-undangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik walaupun tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. Akta ini terdiri dari 11 judul atau bagian yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan Dewan Perusahaan hingga hukuman pidana.Sarbox juga menuntut Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menerapkan aturan persyaratan baru untuk menaati hukum ini.

Perdebatan mengenai untung rugi penerapan Sarbox masih terus terjadi. Para pendukungnya merasa bahwa aturan ini diperlukan dan memegang peranan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional dengan antara lain memperkuat pengawasan akuntansi perusahaan. Sementara para penentangnya berkilah bahwa Sarbox tidak diperlukan dan campur tangan pemerintah dalam manajemen perusahaan menempatkan perusahaan-perusahaan AS pada kerugian kompetitif terhadap perusahaan asing.

Sarbox menetapkan suatu lembaga semi pemerintah, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan dalam peranan mereka sebagai auditor perusahaan publik.Sarbox juga mengatur masalah-masalah seperti kebebasan auditor, tata kelola perusahaan, penilaian pengendalian internal, serta pengungkapan laporan keuangan yang lebih dikembangkan.

            Sarbanes-Oxley Act. Ini menciptakan, baru kuasi-publik lembaga, Akuntansi Perusahaan Publik Dewan Pengawas, atau PCAOB, bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa dan mendisiplinkan perusahaan akuntansi dalam peran mereka sebagai auditor perusahaan publik. Tindakan ini juga mencakup isu-isu seperti independensi auditor, tata kelola perusahaan, penilaian pengendalian internal, dan pengungkapan keuangan ditingkatkan.Lengan nirlaba Eksekutif Keuangan Internasional (FEI), Eksekutif Keuangan Research Foundation (FERF), menyelesaikan studi penelitian yang luas untuk membantu mendukung dasar tindakan.

            Sarbanes-Oxley berisi 11 judul yang menggambarkan mandat spesifik dan persyaratan untuk pelaporan keuangan.Setiap judul terdiri dari beberapa bagian, dirangkum di bawah ini.

   Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB)

        Judul I terdiri dari sembilan bagian dan menetapkan Akuntansi Perusahaan Publik Badan Pengawasan, untuk memberikan pengawasan independen terhadap perusahaan akuntan publik memberikan jasa audit ("auditor"). Hal ini juga menciptakan sebuah papan pengawasan pusat bertugas dengan mendaftar auditor, mendefinisikan proses yang spesifik dan prosedur untuk audit kepatuhan, pemeriksaan dan kepolisian perilaku dan pengendalian mutu, dan menegakkan kepatuhan dengan mandat spesifik SOX.

    Auditor Kemerdekaan 

      Judul II terdiri dari sembilan bagian dan menetapkan standar untuk independensi auditor eksternal, untuk membatasi konflik kepentingan.Ini juga membahas persyaratan persetujuan auditor baru, rotasi audit yang mitra, dan persyaratan pelaporan auditor. Ini membatasi perusahaan audit dari menyediakan jasa non-audit (misalnya, konsultasi) untuk klien yang sama.

    Tanggung Jawab

 Judul III terdiri dari delapan bagian dan mandat bahwa para eksekutif senior mengambil tanggung jawab pribadi atas ketepatan dan kelengkapan laporan keuangan perusahaan. Ini mendefinisikan interaksi auditor eksternal dan komite audit perusahaan, dan menentukan tanggung jawab pejabat perusahaan untuk akurasi dan validitas laporan keuangan perusahaan. Hal menyebutkan batas-batas tertentu pada perilaku pejabat perusahaan dan menjelaskan kegagalan yang spesifik manfaat dan denda sipil untuk non-compliance. Misalnya, Pasal 302 mengharuskan perusahaan "perwira utama" (biasanya Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer) menyatakan dan menyetujui integritas perusahaan mereka laporan keuangan kuartal.

    Peningkatan Keuangan Pengungkapan

Judul IV terdiri dari sembilan bagian.Ini menggambarkan persyaratan pelaporan ditingkatkan untuk transaksi keuangan, termasuk off-balance-sheet transaksi, pro-forma tokoh dan transaksi saham dari pejabat perusahaan.Hal ini membutuhkan kontrol internal untuk menjamin akurasi laporan keuangan dan pengungkapan, dan mandat baik audit dan laporan pada mereka kontrol.Hal ini juga memerlukan pelaporan yang tepat dari perubahan materi dalam kondisi keuangan dan ulasan ditingkatkan spesifik oleh SEC atau agennya laporan perusahaan.

    Analis Konflik Kepentingan

Judul V terdiri dari hanya satu bagian, yang mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk membantu memulihkan kepercayaan investor dalam pelaporan analis sekuritas.Ini mendefinisikan kode etik bagi analis sekuritas dan membutuhkan pengungkapan konflik kepentingan dapat diketahui.

    Komisi Sumber Daya dan Kewenanga.

Judul VI terdiri dari empat bagian dan mendefinisikan praktek untuk memulihkan kepercayaan investor dalam analis sekuritas.Hal ini juga mendefinisikan kewenangan SEC untuk mengecam atau bar profesional efek dari praktek dan mendefinisikan kondisi dimana seseorang dapat dilarang berpraktik sebagai broker, penasihat, atau dealer.

   Studi dan Laporan

Judul VII terdiri dari lima bagian dan membutuhkan Jenderal Pengawas Keuangan dan SEC untuk melakukan berbagai penelitian dan melaporkan temuan mereka. Studi dan laporan mencakup dampak konsolidasi perusahaan akuntan publik, peran lembaga pemeringkat kredit dalam operasi pasar sekuritas, sekuritas pelanggaran dan tindakan penegakan hukum, dan apakah bank investasi dibantu Enron, Global Crossing dan lain-lain untuk memanipulasi pendapatan dan mengaburkan benar keuangan kondisi.

    Perusahaan dan Pidana Penipuan Akuntabilitas

Judul VIII terdiri dari tujuh bagian dan juga disebut sebagai "Penipuan Akuntabilitas Act Perusahaan dan Kriminal tahun 2002". Ini menggambarkan hukuman pidana khusus untuk manipulasi, kehancuran atau perubahan catatan keuangan atau gangguan lainnya dengan penyelidikan, sambil memberikan perlindungan tertentu untuk whistle-blower.

    White Collar Crime Penalti Peningkatan

Judul IX terdiri dari enam bagian.Bagian ini juga disebut "Collar Crime Act Penalti Peningkatan Putih tahun 2002."Bagian ini meningkatkan hukuman pidana yang berkaitan dengan kejahatan kerah putih dan konspirasi.Ini merekomendasikan pedoman hukuman yang lebih kuat dan secara khusus menambahkan kegagalan untuk mengesahkan laporan keuangan perusahaan sebagai tindak pidana.

Efek pada pilihan pertukaran daftar perusahaan non-AS

Beberapa telah menegaskan bahwa undang-undang Sarbanes-Oxley telah membantu memindahkan bisnis dari New York ke London, di mana Otoritas Jasa Keuangan mengatur sektor keuangan dengan sentuhan ringan.Di Inggris, Kode non-reguler Gabungan Tata Kelola Perusahaan memainkan peran agak mirip dengan SOX. Lihat Howell E. Jackson & Mark J. Roe, "Penegakan Hukum Umum Efek: Bukti Awal" (Kertas Kerja 16 Januari 2007). Alternative London Pasar Investasi berbasis mengklaim bahwa pertumbuhan spektakuler dalam daftar hampir seluruhnya bertepatan dengan undang-undang Sarbanes Oxley. Pada bulan Desember 2006 Michael Bloomberg, walikota New York, dan Charles Schumer, senator AS dari New York, menyatakan keprihatinan mereka.

Efeknya Sarbanes-Oxley Act pada non-AS perusahaan lintas-terdaftar di AS berbeda pada perusahaan-perusahaan dari negara maju dan diatur dengan baik dari pada perusahaan-perusahaan dari negara-negara kurang berkembang sesuai dengan Kate Litvak  Perusahaan dari negara buruk diatur. Melihat manfaat yang lebih tinggi daripada biaya dari peringkat kredit yang lebih baik dengan mematuhi peraturan di negara yang sangat diatur (USA), namun perusahaan-perusahaan dari negara maju hanya dikenakan biaya, karena transparansi yang memadai di negara asal mereka juga.Di sisi lain, manfaat dari peringkat kredit yang lebih baik juga dilengkapi dengan listing di bursa saham lain seperti London Stock Exchange.

Piotroski dan Srinivasan (2008) memeriksa sampel komprehensif perusahaan-perusahaan internasional yang daftar ke AS dan bursa saham Inggris sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang tahun 2002. Menggunakan sampel dari semua peristiwa daftar ke bursa AS dan Inggris dari 1995-2006, mereka menemukan bahwa preferensi listing perusahaan asing yang besar memilih antara bursa AS dan Pasar Utama LSE tidak berubah mengikuti SOX. Sebaliknya, mereka menemukan bahwa kemungkinan daftar AS antara perusahaan-perusahaan asing kecil memilih antara Nasdaq dan Pasar Investasi Alternatif LSE mengalami 8penurunan mengikuti SOX. Efek negatif di kalangan perusahaan kecil konsisten dengan perusahaan-perusahaan yang kurang mampu menyerap biaya tambahan yang terkait dengan kepatuhan SOX.Pemutaran perusahaan kecil dengan atribut pemerintahan lemah dari bursa AS konsisten dengan biaya tinggi yang dikenakan oleh pemerintahan Undang-Undang meningkatkan ikatan-terkait manfaat dari daftar AS.

Perusahaan Pajak Pengembalian

Judul X terdiri dari satu bagian. Bagian 1001 menyatakan bahwa Chief Executive Officer harus menandatangani SPT perusahaan.

Perusahaan Penipuan Akuntabilitas

Judul XI terdiri dari tujuh bagian. Bagian 1.101 merekomendasikan nama untuk judul sebagai "Akuntabilitas Penipuan Act Perusahaan tahun 2002". Ini mengidentifikasi penipuan perusahaan dan catatan gangguan sebagai tindak pidana dan pelanggaran mereka bergabung sanksi tertentu.Hal ini juga merevisi pedoman hukuman dan memperkuat hukuman mereka.Hal ini memungkinkan SEC untuk menggunakan transaksi sementara pembekuan atau pembayaran yang telah dianggap "besar" atau "tidak biasa".

Sumber:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes%E2%80%93Oxley_Act

http://id.wikipedia.org/wiki/sarbanes-oxley

http://www.soxlaw.com/

Komentar

            Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002) atau kadang disingkat SOx atau Sarboxadalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansiperusahaan besar. Sarbaness-oxley hukum yang cukup baik karena menetapkan standar baru atau disempurnakan untuk semua perusahaan publik papan AS, manajemen dan perusahaan akuntan public.Sehingga dapat mengurangi Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor yang disebabkan runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh sehingga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional.Sehingga dengan adanya Sarbanes-Oxleykepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional dapat berkembang.

            The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Pub.L. 107-204, 116 Stat. 745, berlaku 29 Juli 2002), juga dikenal sebagai 'Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Investor Protection Act' (di Senat) dan 'Perusahaan dan Audit Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Act '(di DPR) dan lebih sering disebut Sarbanes-Oxley, Sarbox atau SOX, adalah hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru atau disempurnakan untuk semua perusahaan publik papan AS, manajemen dan perusahaan akuntan public.

Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002) atau kadang disingkat SOx atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansiperusahaan besar yang termasuk di antaranya melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems dan WorldCom. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Akta yang diberi nama berdasarkan dua sponsornya, Senator Paul Sarbanes (D-MD) and Representatif Michael G. Oxley (R-OH), ini disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush.

Perundang-undangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik walaupun tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. Akta ini terdiri dari 11 judul atau bagian yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan Dewan Perusahaan hingga hukuman pidana.Sarbox juga menuntut Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menerapkan aturan persyaratan baru untuk menaati hukum ini.

Perdebatan mengenai untung rugi penerapan Sarbox masih terus terjadi. Para pendukungnya merasa bahwa aturan ini diperlukan dan memegang peranan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional dengan antara lain memperkuat pengawasan akuntansi perusahaan. Sementara para penentangnya berkilah bahwa Sarbox tidak diperlukan dan campur tangan pemerintah dalam manajemen perusahaan menempatkan perusahaan-perusahaan AS pada kerugian kompetitif terhadap perusahaan asing.

Sarbox menetapkan suatu lembaga semi pemerintah, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan dalam peranan mereka sebagai auditor perusahaan publik.Sarbox juga mengatur masalah-masalah seperti kebebasan auditor, tata kelola perusahaan, penilaian pengendalian internal, serta pengungkapan laporan keuangan yang lebih dikembangkan.

            Sarbanes-Oxley Act. Ini menciptakan, baru kuasi-publik lembaga, Akuntansi Perusahaan Publik Dewan Pengawas, atau PCAOB, bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa dan mendisiplinkan perusahaan akuntansi dalam peran mereka sebagai auditor perusahaan publik. Tindakan ini juga mencakup isu-isu seperti independensi auditor, tata kelola perusahaan, penilaian pengendalian internal, dan pengungkapan keuangan ditingkatkan.Lengan nirlaba Eksekutif Keuangan Internasional (FEI), Eksekutif Keuangan Research Foundation (FERF), menyelesaikan studi penelitian yang luas untuk membantu mendukung dasar tindakan.

            Sarbanes-Oxley berisi 11 judul yang menggambarkan mandat spesifik dan persyaratan untuk pelaporan keuangan.Setiap judul terdiri dari beberapa bagian, dirangkum di bawah ini.

   Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB)

        Judul I terdiri dari sembilan bagian dan menetapkan Akuntansi Perusahaan Publik Badan Pengawasan, untuk memberikan pengawasan independen terhadap perusahaan akuntan publik memberikan jasa audit ("auditor"). Hal ini juga menciptakan sebuah papan pengawasan pusat bertugas dengan mendaftar auditor, mendefinisikan proses yang spesifik dan prosedur untuk audit kepatuhan, pemeriksaan dan kepolisian perilaku dan pengendalian mutu, dan menegakkan kepatuhan dengan mandat spesifik SOX.

    Auditor Kemerdekaan 

      Judul II terdiri dari sembilan bagian dan menetapkan standar untuk independensi auditor eksternal, untuk membatasi konflik kepentingan.Ini juga membahas persyaratan persetujuan auditor baru, rotasi audit yang mitra, dan persyaratan pelaporan auditor. Ini membatasi perusahaan audit dari menyediakan jasa non-audit (misalnya, konsultasi) untuk klien yang sama.

    Tanggung Jawab

 Judul III terdiri dari delapan bagian dan mandat bahwa para eksekutif senior mengambil tanggung jawab pribadi atas ketepatan dan kelengkapan laporan keuangan perusahaan. Ini mendefinisikan interaksi auditor eksternal dan komite audit perusahaan, dan menentukan tanggung jawab pejabat perusahaan untuk akurasi dan validitas laporan keuangan perusahaan. Hal menyebutkan batas-batas tertentu pada perilaku pejabat perusahaan dan menjelaskan kegagalan yang spesifik manfaat dan denda sipil untuk non-compliance. Misalnya, Pasal 302 mengharuskan perusahaan "perwira utama" (biasanya Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer) menyatakan dan menyetujui integritas perusahaan mereka laporan keuangan kuartal.

    Peningkatan Keuangan Pengungkapan

Judul IV terdiri dari sembilan bagian.Ini menggambarkan persyaratan pelaporan ditingkatkan untuk transaksi keuangan, termasuk off-balance-sheet transaksi, pro-forma tokoh dan transaksi saham dari pejabat perusahaan.Hal ini membutuhkan kontrol internal untuk menjamin akurasi laporan keuangan dan pengungkapan, dan mandat baik audit dan laporan pada mereka kontrol.Hal ini juga memerlukan pelaporan yang tepat dari perubahan materi dalam kondisi keuangan dan ulasan ditingkatkan spesifik oleh SEC atau agennya laporan perusahaan.

    Analis Konflik Kepentingan

Judul V terdiri dari hanya satu bagian, yang mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk membantu memulihkan kepercayaan investor dalam pelaporan analis sekuritas.Ini mendefinisikan kode etik bagi analis sekuritas dan membutuhkan pengungkapan konflik kepentingan dapat diketahui.

    Komisi Sumber Daya dan Kewenanga.

Judul VI terdiri dari empat bagian dan mendefinisikan praktek untuk memulihkan kepercayaan investor dalam analis sekuritas.Hal ini juga mendefinisikan kewenangan SEC untuk mengecam atau bar profesional efek dari praktek dan mendefinisikan kondisi dimana seseorang dapat dilarang berpraktik sebagai broker, penasihat, atau dealer.

   Studi dan Laporan

Judul VII terdiri dari lima bagian dan membutuhkan Jenderal Pengawas Keuangan dan SEC untuk melakukan berbagai penelitian dan melaporkan temuan mereka. Studi dan laporan mencakup dampak konsolidasi perusahaan akuntan publik, peran lembaga pemeringkat kredit dalam operasi pasar sekuritas, sekuritas pelanggaran dan tindakan penegakan hukum, dan apakah bank investasi dibantu Enron, Global Crossing dan lain-lain untuk memanipulasi pendapatan dan mengaburkan benar keuangan kondisi.

    Perusahaan dan Pidana Penipuan Akuntabilitas

Judul VIII terdiri dari tujuh bagian dan juga disebut sebagai "Penipuan Akuntabilitas Act Perusahaan dan Kriminal tahun 2002". Ini menggambarkan hukuman pidana khusus untuk manipulasi, kehancuran atau perubahan catatan keuangan atau gangguan lainnya dengan penyelidikan, sambil memberikan perlindungan tertentu untuk whistle-blower.

    White Collar Crime Penalti Peningkatan

Judul IX terdiri dari enam bagian.Bagian ini juga disebut "Collar Crime Act Penalti Peningkatan Putih tahun 2002."Bagian ini meningkatkan hukuman pidana yang berkaitan dengan kejahatan kerah putih dan konspirasi.Ini merekomendasikan pedoman hukuman yang lebih kuat dan secara khusus menambahkan kegagalan untuk mengesahkan laporan keuangan perusahaan sebagai tindak pidana.

Efek pada pilihan pertukaran daftar perusahaan non-AS

Beberapa telah menegaskan bahwa undang-undang Sarbanes-Oxley telah membantu memindahkan bisnis dari New York ke London, di mana Otoritas Jasa Keuangan mengatur sektor keuangan dengan sentuhan ringan.Di Inggris, Kode non-reguler Gabungan Tata Kelola Perusahaan memainkan peran agak mirip dengan SOX. Lihat Howell E. Jackson & Mark J. Roe, "Penegakan Hukum Umum Efek: Bukti Awal" (Kertas Kerja 16 Januari 2007). Alternative London Pasar Investasi berbasis mengklaim bahwa pertumbuhan spektakuler dalam daftar hampir seluruhnya bertepatan dengan undang-undang Sarbanes Oxley. Pada bulan Desember 2006 Michael Bloomberg, walikota New York, dan Charles Schumer, senator AS dari New York, menyatakan keprihatinan mereka.

Efeknya Sarbanes-Oxley Act pada non-AS perusahaan lintas-terdaftar di AS berbeda pada perusahaan-perusahaan dari negara maju dan diatur dengan baik dari pada perusahaan-perusahaan dari negara-negara kurang berkembang sesuai dengan Kate Litvak  Perusahaan dari negara buruk diatur. Melihat manfaat yang lebih tinggi daripada biaya dari peringkat kredit yang lebih baik dengan mematuhi peraturan di negara yang sangat diatur (USA), namun perusahaan-perusahaan dari negara maju hanya dikenakan biaya, karena transparansi yang memadai di negara asal mereka juga.Di sisi lain, manfaat dari peringkat kredit yang lebih baik juga dilengkapi dengan listing di bursa saham lain seperti London Stock Exchange.

Piotroski dan Srinivasan (2008) memeriksa sampel komprehensif perusahaan-perusahaan internasional yang daftar ke AS dan bursa saham Inggris sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang tahun 2002. Menggunakan sampel dari semua peristiwa daftar ke bursa AS dan Inggris dari 1995-2006, mereka menemukan bahwa preferensi listing perusahaan asing yang besar memilih antara bursa AS dan Pasar Utama LSE tidak berubah mengikuti SOX. Sebaliknya, mereka menemukan bahwa kemungkinan daftar AS antara perusahaan-perusahaan asing kecil memilih antara Nasdaq dan Pasar Investasi Alternatif LSE mengalami 8penurunan mengikuti SOX. Efek negatif di kalangan perusahaan kecil konsisten dengan perusahaan-perusahaan yang kurang mampu menyerap biaya tambahan yang terkait dengan kepatuhan SOX.Pemutaran perusahaan kecil dengan atribut pemerintahan lemah dari bursa AS konsisten dengan biaya tinggi yang dikenakan oleh pemerintahan Undang-Undang meningkatkan ikatan-terkait manfaat dari daftar AS.

Perusahaan Pajak Pengembalian

Judul X terdiri dari satu bagian. Bagian 1001 menyatakan bahwa Chief Executive Officer harus menandatangani SPT perusahaan.

Perusahaan Penipuan Akuntabilitas

Judul XI terdiri dari tujuh bagian. Bagian 1.101 merekomendasikan nama untuk judul sebagai "Akuntabilitas Penipuan Act Perusahaan tahun 2002". Ini mengidentifikasi penipuan perusahaan dan catatan gangguan sebagai tindak pidana dan pelanggaran mereka bergabung sanksi tertentu.Hal ini juga merevisi pedoman hukuman dan memperkuat hukuman mereka.Hal ini memungkinkan SEC untuk menggunakan transaksi sementara pembekuan atau pembayaran yang telah dianggap "besar" atau "tidak biasa".

Sumber:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes%E2%80%93Oxley_Act

http://id.wikipedia.org/wiki/sarbanes-oxley

http://www.soxlaw.com/

Komentar

            Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002) atau kadang disingkat SOx atau Sarboxadalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansiperusahaan besar. Sarbaness-oxley hukum yang cukup baik karena menetapkan standar baru atau disempurnakan untuk semua perusahaan publik papan AS, manajemen dan perusahaan akuntan public.Sehingga dapat mengurangi Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor yang disebabkan runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh sehingga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional.Sehingga dengan adanya Sarbanes-Oxleykepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional dapat berkembang.